TANGGAPAN TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI UNIVERSITAS INDONESIA (UI)

Simpang siur berita perihal bakal dibangunnya sekolah rakyat yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo di kawasan kampus Universitas Indonesia. Konon sekitaran hutan UI yang terletak di perbatasan Depok-Jakarta menjadi target lokasi. Kabarnya, jika berjalan sesuai rencana maka akan dibuat perjanjian kerjasama antar pihak yang melibatkan Universitas Indonesia dan Pemerintah DKI Jakarta. Jadi bayangannya, jika program ini terjadi, Kementerian sosial sebagai wakil pemerintah pusat akan berperan sebagai penanggung jawab dan penyelenggara pendidikan sekolah rakyat berkoordinasi dengan UI sebagai penyedia lahan dan Pemprov DKI Jakarta untuk persoalan terkait tata ruang dan kependudukan karena wilayah yang rencananya dipakai tersebut berada dibawah otoritas Pemprov DKI Jakarta.

Saat pertama kali mendengar rencana pembangunan sekolah rakyat di UI, pertanyaan pertama yang muncul adalah mengapa di UI? Jika bekerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta, seberapa besar sebenarnya kebutuhan DKI akan sekolah rakyat ini? Bukankah sudah ada sekolah rakyat di tiga lokasi juga di Jakarta? DKI Jakarta juga termasuk provinsi yang paling rendah angka anak putus sekolahnya. Masih banyak provinsi lain dengan angka anak putus sekolah yang lebih tinggi.  

Apakah sudah ada kajian sehingga kemudian UI yang dianggap cocok? Siapa yang melaksanakan kajian dan apa rekomendasi dari kajian tersebut?

Mengapa belum 24 jam dari rencana tersebut diumumkan sudah ada sanggahan dari Universitas Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta, yang notabene merupakan dua pihak yang akan melaksanakan perjanjian kerjasama jika program ini jadi dilaksanakan. Karena ini menyangkut kebijakan yang berdampak pada kepentingan publik dan melibatkan banyak aspek, baiknya pemerintah pusat c.q Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memegang peran sentral sebagai penyelenggara operasional dan wakil pemerintah pusat memberikan klarifikasinya.

Pemerintah mungkin ingin program sekolah rakyat ini cepat terlaksana. Namun bukan berarti setiap lahan bisa untuk digunakan. Penting untuk adanya kajian secara konprehensif dengan mendengar pendapat berbagai pemangku kepentingan. Apalagi DKI Jakarta dan sekitarnya saya kira tidak memiliki kebutuhan darurat akan sekolah rakyat. Mengapa tidak diprioritaskan di wilayah 3 T dimana anak-anak banyak mengalami putus sekolah karena beragam kendala infrastruktur dan sebagainya? Atau jika tetap ingin di Pulau Jawa, mengapa tidak di wilayah-wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dimana kantong-kantong kemiskinan masih banyak namun juga masih banyak terdapat aset-aset properti milik negara yang bisa dimanfaatkan dengan cepat? Mengapa Jakarta, mengapa UI?

Jika ingin membuat semacam sekolah contoh/role model/best practice yang dekat dengan pusat pemerintahan di Jakarta, saya kira kabupaten/kota seperti Bogor merupakan salahsatu pilihan yang bagus. Sekarang sudah ada rintisan sekolah rakyat di Bogor. Bisa dipilih salahsatu yang bisa sebagai sekolah contoh. Jadi tidak perlu memulai dari awal lagi seperti jika membangun di kawasan UI.

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan angka anak putus sekolah tertinggi di Jawa Barat yang menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi secara nasional.  Data tahun 2026 mengungkapkan Kabupaten Bogor memiliki anak putus sekolah 43.429 anak dan Kota Bogor dengan 9.904 anak, yang berarti total 53.333 anak di Bogor. Bandingkan dengan DKI Jakarta yang β€œhanya” 704 anak putus sekolah. Selain itu, Bogor tidak begitu jauh dari pemerintahan pusat di Jakarta. Bogor juga memiliki kampus seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pertahanan (Unhan) Politeknik Bogor dan beberapa universitas lainnya.  Badan riset negara BRIN juga ada di Bogor. Selain itu juga ada banyak lembaga keilmuan lain dan laboratorium baik skala nasional dan internasional juga berpusat di Bogor seperti CIFOR, SEAMAO, lembaga uji bioteknologi dan bioindustri, lembaga uji keamanan pangan dan sebagainya. Dengan keberadaan kampus, lembaga riset dan laboratorium sekala nasional dan internasional di  Bogor ini, maka akan tercipta ekosistem pendidikan yang sangat kondusif untuk mendukung program percontohan untuk sekolah rakyat.

Kajian psikologi sosial juga penting dilakukan. Perlu dipahami kondisi psikologis keluarga tidak mampu yang menjadi target sekolah rakyat ini. Keluarga-keluarga yang memiliki keterbatasan pemahaman dan tidak paham kondisi daerah lain akan sangat berat hati melepas anaknya untuk pergi jauh dari rumah. Jika radius sekolah dan tempat tinggalnya tidak begitu jauh, mereka mungkin akan lebih mempertimbangkan. Jawa Barat merupakan daerah dengan anak putus sekolah tertinggi di Indonesia dan Bogor berada di barisan tertinggi. Jadi secara kuantitatif dan kualitatif Bogor merupakan salahsatu alternatif yang masuk kriteria.

Meskipun mungkin setelah ada tarik menarik, pada akhirnya bukan bagian hutan UI yang dipakai namun jika tetap di kawasan UI saya sarankan untuk dipertimbangkan ulang. Pasti ada wilayah lain yang lebih cocok untuk pembangunan sekolah rakyat. Pada kesempatan ini, saya mempertimbangkan Bogor yang saya pikir lebih pas menjadi wilayah sekolah percontohan dan dapat menjadi role model yang sangat bagus untuk sekolah rakyat dibandingkan kawasan Universitas Indonesia dengan alasan-alasan yang saya uraikan diatas. Tinggal dipilih salah satu dari sekolah rakyat yang sudah dirintis di Bogor untuk dikembangkan menjadi sekolah contoh.

Ini lebih baik daripada memulai dari awal di kawasan kampus UI. Apalagi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sudah menyatakan jika hutan UI diserahkan pengelolaannya kepada provinsi DKI jakarta maka hutan UI akan dijadikan hutan kota sehingga Jakarta akan memiliki tambahan hutan sebagai paru-paru kota. Jadi Jakarta dapat tambahan hutan kota dan Jawa Barat sebagai provinsi tertinggi dengan anak putus sekolah di Indonesia mendapat perhatian khusus melalui pembangunan sekolah percontohan untuk sekolah rakyat. Win-win solution.

Pande K. TrimayuniComment